Siaga Bencana, DPRD Riau Sambangi Jogyakarta

Yogyakarta, Detak60.com-- DPRD Provinsi Riau berkomitmen dalam mitigas bencana di Provinsi Riau. Sama-sama kita ketahui banjir, kebakaran lahan dan hutan spertinya menjadi 'agenda tahunan' di Riau.

Saat ini DPRD Riau sedang melakukan tahapan-tahapan untuk bersama-sama Pmerintah Provinsi Riau dalam mengelola atau konsep undang-undang terhadap penanganan bencana di riau.

Komisi IV DPRD Provinsi Riau melaksanakan Kunjungan Kerja Observasi Pertama guna menggali ilmu dan pengalaman dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY) dalam menghadapi dan mitigasi bencana selama 3 hari yang dimulai pada hari kamis hingga sabtu, (24-26/10/2019).

Acara Pertemuan ini dilaksanakan pada hari Jum'at (25/10/2019) Pukul 09.00 WIB yang bertempat di ruang rapat Kantor BPBD Provinsi D.I Yogyakarta dijalan Kenari, No. 14A Semaki Umbulharjo, Yogyakarta.

Dalam kunjungan ini, tampak diikuti oleh Anggota DPRD Riau Komisi IV yang dipimpin langsung Oleh Parisman Ihkwan (Ketua) dan H. Syafaruddin Poti. SH. (Sekretaris), Almainis,Spd., Yuyun Hidayat, Nurzafri dan anggota komis DPRD Lainnya.

Pada Pertemuan ini bertemakan Penguatan Budaya Masyarakat Tangguh Bencana di Provinsi D.I Yogyakarta.

H. Syafarduddin Poti, SH Sekretaris Komisi IV menyampaikan kepada Riauone.com bahwa "Kegiatan Observasi ini sangat perlu dilakukan, guna pematangan konsep yang akan diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Antisipasi dan Kesiapsiagaan dalam penanggulangan Bencana yang ada di Provinsi Riau", Tuturnya

"kita tentu mencari dan mengamati informasi guna komparasi sehingga melahirkan sesuatu yang baik bagi daerah kita Provinsi Riau khususnya". Ungkap Syafaruddin Poti yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau. 

BPBD DIY memiliki sistem kerja yang sangat cepat, Di uraiannya, dalam waktu 16 menit BPBD DIY sudah bisa merespon jika terjadi bencana alam seperti banjir dan musibah lainnya. 

"Kesuksesan ini ditopang oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, peralatan yang memadai serta sistem kordinasi yang baik antar kompenen, baik itu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait maupun dengan stakeholder yang lain", tutup Yuyun Hidayat anggota komisi IV dari Fraksi PPP. *


[Ikuti Detak60.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar