Koalisi Akuntabilitas Penanganan COVID-19: Pemerintah Jangan Menutup Diri Dengan Alasan Krisis dan Darurat
.jpeg)
Nasional, Detak60.com-- Pemerintah didesak untuk transparan dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan untuk memudahkan publik mengakses sejumlah informasi untuk menjalankan fungsi penawasan sosial.
Wana Alamsyah, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas Penanganan Dampak Covid-19 mengakui Pemerintah jangan menutup diri dengan alasan krisis dan kedaruratan.
"Kami mendesak Presiden Republik Indonesia agar memberikan perintah dan arahan kepada jajaran aparatur Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk menyediakan secara serta-merta berbagai jenis informasi tersebut tanpa harus diminta secara khusus oleh masyarakat dan kalangan pers," kata Wana, Senin (20/7/2020).
Informasi-informasi yang dimaksud Wana antara lain terkait besaran alokasi anggaran yang diterima institusi pemerintahan, nilai dan jenis-jenis belanja yang sudah dikeluarkan, serta nilai anggaran untuk masing-masing belanja.
Kemudian, jumlah dan lokasi pendistribusian barang, serta informasi rinici soal penerima manfaat program baik di sektor sosial, kesehatan, dan pemulihan ekonomi nasional.
Menurut Koalisi, Pemerintah seharusnya tidak terus-menerus menggunakan alasan krisis dan kedaruratan untuk menutup diri.
Wana mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan secara tertutup dapat membuka peluang bagi terjadinya praktik korupsi.***
Portal Berita Detak60.com hadir sebagai media alternatif bagi pembaca, sebagai media pemberitaan penyeimbang dengan gaya penulisan dan peliputan lebih kritis, berani dan mencerdaskan serta mengedepankan nilai-nilai kemanusian, dan tulus mengabdi kepada kepentingan publik. Selengkapnya
Tulis Komentar