Label "Media Sampah" dan Retaknya Martabat Komunikasi Oknum Pejabat Publik

BENGKALIS, DETAK60.COM - Pernyataan seorang oknum pejabat publik yang menyebut pers sebagai “media sampah” memantik sorotan tajam. Ucapan itu tak sekadar kontroversial, tetapi juga membuka pertanyaan mendasar tentang etika, kedewasaan, dan cara pandang terhadap fungsi kontrol publik dalam demokrasi. 

Di ruang publik yang semestinya dijaga dengan nalar dan tanggung jawab, pelabelan kasar justru menyeruak. Bahasa, yang seharusnya menjadi alat klarifikasi, berubah menjadi alat delegitimasi. Padahal, dalam prinsip demokrasi, pers bukan untuk disukai, melainkan untuk diuji dan, bila perlu, dikoreksi dengan data. 

Robby Leonardo, salah satu pimpinan media siber di Duri, Bengkalis, menilai pernyataan tersebut mencerminkan paradoks kekuasaan: memiliki otoritas, tetapi miskin etika dalam berkomunikasi. 

“Seorang pejabat publik yang menyebut pers sebagai ‘media sampah’ sedang mempertontonkan paradoks kekuasaan. Bahasa adalah cermin nalar. Ketika yang keluar pelabelan kasar, yang terlihat bukan kualitas medianya, melainkan kualitas cara berpikirnya dalam menghadapi kritik,” tegasnya beberapa waktu lalu. 

Menurutnya, kritik terhadap media adalah hal yang sah, bahkan diperlukan. Namun kritik menuntut argumen, bukan emosi yang dilontarkan tanpa kendali. 

“Dalam demokrasi, pers bisa saja keliru dan wajib dikoreksi. Tapi koreksi itu harus berbasis data, bukan caci maki. Ketika oknum pejabat memilih menghina, itu bukan bentuk pembelaan terhadap kebenaran melainkan cara menghindarinya,” ujarnya. 

Robby juga mengingatkan bahwa jabatan publik bukan hanya memberi ruang untuk berbicara, tetapi juga menuntut tanggung jawab dalam menjaga kualitas ucapan. 

“Jabatan itu bukan sekadar kuasa berbicara, tapi kewajiban menjaga kata. Bijaklah dan dewasa dalam menyikapi sesuatu. Karena pada akhirnya, yang dirugikan bukan hanya citra, tetapi kepercayaan publik itu sendiri,” tambahnya. 

Ia menegaskan, pernyataan yang merendahkan pers pada dasarnya bukan serangan terhadap media semata, melainkan terhadap fungsi kontrol yang menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi. 

“Kau menyebut kami ‘media sampah’, tapi yang kau abaikan adalah fungsi kontrol itu sendiri. Ironinya, yang runtuh bukan media melainkan martabat dari cara berkomunikasi seorang pejabat,” tutup Robby. 

Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa yang diuji dalam ruang publik bukan hanya akurasi informasi, tetapi juga kedewasaan dalam menggunakan kekuasaan. Sebab etika, pada akhirnya, bukan aksesori jabatan melainkan fondasi yang menentukan apakah kepercayaan publik tetap berdiri, atau justru runtuh. ***