HMI Badko Riau-Kepri Desak Pembentukan Pansus LHP BPK: “Ini Bukan Sekadar Angka, Tapi Dugaan Persekongkolan Jahat!”

PEKANBARU, DETAK60.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Riau-Kepri melalui Kepala Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP), Aidil, mendesak DPRD Riau agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap APBD Pemerintah Provinsi Riau tahun 2023. 

Menurut HMI, keterlambatan pembentukan pansus ini mencederai semangat akuntabilitas publik dan membuka ruang kecurigaan terhadap adanya praktik tidak sehat dalam pengelolaan anggaran daerah. 

“Ini bukan sekadar selisih angka atau kesalahan teknis. Ini kasus besar. Ada dugaan kuat terjadi persekongkolan jahat dalam proses penyusunan anggaran, "tegas Aidil, Selasa (16/7/2025). 

Aidil mengungkapkan bahwa HMI Badko Riau-Kepri telah melakukan kajian internal dan mengumpulkan berbagai informasi dari sumber - sumber terpercaya, termasuk dokumen resmi, catatan APBD, serta keterangan dari sejumlah pemangku kebijakan. Hasil kajian tersebut menunjukkan adanya kejanggalan besar dalam lonjakan belanja daerah. 

“Bayangkan saja, APBD yang awalnya hanya diproyeksikan sebesar Rp. 8,91 Triliun, secara ajaib dinaikkan menjadi Rp. 10,06 Triliun. Akibatnya pemerintah tak sanggup menutup kekurangan dan kini menanggung utang sebesar Rp. 1,76 Triliun, "ujarnya. 

Ia menggambarkan kondisi itu seperti seseorang dengan penghasilan Rp. 3 juta yang nekat membeli HP seharga Rp. 6 juta dengan janji akan membayar nanti, padahal sudah tahu dirinya tidak akan mampu membayar. 

“Yang jadi korban bukan cuma dia sendiri, tapi juga penjualnya. Begitulah yang terjadi di Riau. Kontraktor-kontraktor yang telah bekerja malah tidak dibayar karena anggaran disusun secara ugal-ugalan, "lanjut Aidil. 

Lebih jauh, HMI juga mencium adanya ketertutupan dalam proses penyusunan anggaran. Banyak anggota Badan Anggaran DPRD Riau yang tidak dilibatkan atau tidak mengetahui sepenuhnya skema yang dipakai. 

“Jangan terus bersembunyi di balik alasan klasik ‘pendapatan tak sesuai rencana’. Yang tidak sesuai itu justru rencana mereka sejak awal. Sudah banyak pihak yang memprediksi lonjakan pendapatan itu tidak masuk akal, "katanya. 

Oleh karena itu, HMI mendesak DPRD Riau untuk tidak lagi menunda-nunda pembentukan pansus, karena lembaga tersebut bertanggung jawab secara konstitusional untuk memastikan bahwa uang rakyat dikelola dengan benar dan tidak menjadi bancakan elite tertentu. 

“Pansus ini harus dibentuk demi membuka tabir: uang itu ke mana, proyek apa yang paling banyak menyedot anggaran, siapa yang paling diuntungkan, dan mengapa rakyat kini harus menanggung beban utang daerah, "tutup Aidil. ***