GMNI Bengkalis Desak KEJAGUNG RI, Bongkar Dugaan Penyimpangan Ekspor CPO - POME di Riau, 'Korporasi Besar Jangan Kebal Hukum'
DETAK60.COM, BENGKALIS - Maraknya penyimpangan Crude Palm Oil (CPO) atau Palm Oil Mill Effluent (POME) yang belakangan bukan menjadi rahasia publik lagi, dan tentunya banyak menyeret korporasi-korporasi besar yang terjadi di wilayah Riau, terutama pada jalur lintasan yang akan dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang membawa CPO atau POME.
Perihal penyimpangan tersebut mendapat perhatian khusus bagi Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bengkalis, Zulfhan Azmal, Rabu (18/11/2026).
"Kami selaku mahasiswa serta GMNI, mendesak Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) RI untuk turun langsung ke Provinsi Riau. Tentunya turunnya Kejagung RI ke Riau untuk menyelidiki dan mengaudit perusahaan besar kelapa sawit, khususnya Pabrik Kelapa Sawit (PKS), pengolah, dan eksportir CPO serta POME. Desakan ini muncul karena besarnya kekayaan sawit Riau dinilai belum berbanding lurus dengan penerimaan Negara dan kesejahteraan masyarakat, khususnya wilayah Riau, "terangnya.

GMNI Bengkalis menyoroti dugaan penyimpangan klasifikasi ekspor, terutama penggunaan HS Code. CPO tercantum pada HS 1511.10.00, sedangkan POME Oil tertentu masuk pos ex 2306.60.90 dan ex 2306.90.90 dengan syarat teknis tersendiri. Perbedaan ini tidak boleh menjadi celah bagi korporasi-korporasi untuk menghindari Bea Keluar, pungutan sawit, pajak, dan kewajiban kepabeanan.
"Jangan sampai korporasi mengekspor CPO, namun diklaim ke Negara Indonesia sebagai POME atau residu lain, itu semua hanya untuk menekan kewajiban fiskal serta menekan angka pajak, padahal CPO dan POME sangat jauh berbeda. Peringatan ini menguat setelah Kejagung beberapa waktu lalu, tepatnya pada 10 Februari 2026 menetapkan 11 tersangka dalam dugaan penyimpangan ekspor CPO dan POME periode 2022–2024, termasuk dugaan rekayasa klasifikasi komoditas. Fakta ini harus menjadi alarm keras bagi pengawasan industri sawit di Riau. Apalagi bagi Pabrik Kelapa Sawit, "tegasnya.

Ketua GMNI Bengkalis, Zulfhan Azmal, menuntut Kejagung RI melalui JAM PIDSUS memeriksa seluruh mata rantai produksi dan perdagangan, kesesuaian HS Code, dokumen ekspor, volume produksi versus realisasi ekspor, kewajiban pajak, Bea Keluar, dan Pungutan Sawit. Aparat juga diminta berkoordinasi dengan Bea Cukai dan DJP, serta melakukan uji independen terhadap sampel komoditas.
Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Ketika perusahaan kecil dengan mudah diperiksa, sementara korporasi-korporasi besar yang menguasai produksi dan ekspor justru luput dan seolah-olah aparat penegak hukum tutup mata, karena melibatkan orang-orang yang berduit dan bermodal besar.
"Jika PKS dan eksportir yang terbukti merugikan Negara harus ditindak, tanpa pandang besar modal dan jaringan bisnis. Sudah jelas merugikan Negara serta masyarakat umum, kenapa dibiarkan dan korporasi tadi terus berjalan meraup keuntungan tanpa memikirkan masyarakat tempatan yang menanggung resiko, "tegas Ketua GMNI Bengkalis.
Mereka juga menuntut hasil pengawasan dan penindakan dibuka kepada publik secara gamblang. Jika ada pelanggaran, proses hukum, jika tidak, sampaikan secara transparan.
Bagi GMNI Bengkalis, kekayaan sawit Riau bukan milik segelintir korporasi, melainkan kepentingan masyarakat, Daerah, dan Negara.
"Jadi wajar saja kami meminta kejangung melalui Jampidsus segera turun ke Riau untuk melaksankan pemeriksaan dan audit, jika ditemukan korporasi-korporasi yang bermain, langsung tindak secara tegas tanpa memandang baik itu bermodal besar maupun orang kaya, "tutupnya. ***
Tulis Komentar