Kelola Blok Rokan, Posisi Pemprov Riau Dipertanyakan

Pekanbaru, Detak60.com-- Kontrak kerja sama PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) terhadap Blok Rokan akan berakhir pada Agustus mendatang, CPI akan melepas seluruh kegiatan di ladang minyak Blok Rokan tahun ini. 

Selanjutnya kegiatan di ladang minyak tersebut akan diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero) Tbk dengan anak usaha Pertamina Hulu Rokan (PHR). 

Pemerintah pusat juga membuka kepada perusahaan lokal atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ikut serta dalam kegiatan eksplorasi di ladang minyak tersebut. 

Hingga saat ini, belum ada BUMD Pemprov Riau yang secara terbuka menyatakan bakal terlibat. Di sisi lain, PT Migas Hulu Jabar (MUJ) telah menyiapkan untuk operasional pengeboran di Wilayah Kerja (WK) Blok Rokan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov jawa Barat (Jabar) tersebut, pekan lalu telah  melakukan penandatanganan Mou pengadaan 4 unit mobile RIG 550 HP bersama PT Petrodrill Manufaktur Indonesia (Petrodrill).

Pemprov Riau lamban dan dinilai tidak peduli dalam menangkap peluar besar yang tentunya untuk peningkatan perekonomian masyarakat Riau. Di sisi lain juga, DPRD Riau saat ini sedang memperjuangkan agar Riau dapat jatah saham 25 persen untuk eksplorasi blok rokan.

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid mengatakan bahwa Pemprov Riau saat ini kurang agresif, berbeda saat ke pemimpinan Rusli Zainal saat penggelolaan Blok Siak. Saat itu Pemprov Riau mendirikan Bumi Siak Pusako (BSP) dan Sarana Pembangunan Riau (SPR). 

"Contoh saja ketika kita mengambil Blok Siak diwakili BSP dan Blok Langgak yang dikelola oleh SPR. Ketika itu gubernurnya getol dan mempersiapkan segala sesuatunya," kata Abdul Wahid dikutip melalui Riaupos.co, Senin (25/01/2021).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho mengaku heran dengan sikap Pemprov Riau.  Padahal, saat ini banyak daerah yang mau ikut dalam pengelolaan Blok Rokan. 

"Bukan malah terkesan diam saja. Kalau sekarang kita lihat kan seolah-olah pasrah. Dengan participating interest 10 persen, sudah sampai di situ saja," ungkap Agung 

Lanjut Agung, Blok Rokan seharusnya menjadi atensi Pemprov Riau. Mulai dari praperalihan hingga pascaperalihan. Termasuk juga dengan mendudukan kontribusi daerah ketika Blok Rokan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekelas Pertamina. 

Agung meminta Pemprov Riau bergerak cepat untuk mengambil setiap potensi yang bisa diraih. Mulai dari peran strategis dalam pengelolaan sumber minyak dan gas hingga penempatan tenaga kerja.

"Jangan hanya berpangku kepada PI 10 persen itu saja. Itu barang pasti. Tenaga kerja lokal harus dipastikan masuk semua, sesuai dengan kapasitas dan keahlian putra daerah. Ini saatnya putra Riau jadi raja di daerah sendiri," tegasnya.

Agung juga telah menjadwalkan untuk pemanggilan Disnaker Riau dan juga untuk rekrut naker lokal pada  kegiatan eksplorasi diladang minyak tersebut

Kepala Biro Perekonomian Riau Jhon Armedi Pinem menyatakan pihaknya juga akan terlibat dalam pengelolaan Blok Rokan. Salah satunya PT Riau Petroleum. Hanya saja dia belum menyebutkan di bidang apa keterlibatan PT Riau Petroleum tersebut. 

"Karena ini kan strategi perusahaan. Yang jelas pasti kita terlibat dalam pengelolaan Blok Rokan," sebutnya.  (red/net)