Mafia CPO, Siapa Yang Dirugikan? Apakah Bisa Diproses Hukum? Berikut Penjelasannya..

DETAK60.COM, BENGKALIS -  Dugaan mafia Crude Palm Oil atau yang lebih dikenal dengan sebutan CPO atau minyak sawit mentah yang belakangan kian marak terjadi di jalan-jalan lintas, diduga masih minim dari sorotan Aparat Penegak Hukum (APH).

Sebutan 'mafia' sendiri yang berasal dari Bahasa Italia yang memiliki 'Sisilia, Italia: Kata "mafia" berasal dari bahasa Sisilia, yaitu kata sifat mafiusu yang pada abad ke-19 merujuk pada seseorang yang berani, percaya diri, atau tidak kenal takut.

Sementara untuk Bahasa Indonesia, 'Mafia' adalah perkumpulan rahasia atau organisasi kriminal terstruktur yang bergerak dalam berbagai aktivitas ilegal.

Dugaan mafia serta penampungan CPO yang kemudian disamarkan menjadi POME (Limbah Palm Oil Mill Effluent) teentunya memanipulasi ekspor, rekayasa dokumen, serta under invoicing dan transfer pricing.

Sementara pihak yang paling dirugikan secara masif adalah Negara dan Masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil. Tentunya hal ini bisa ditindak lanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH) karena telah merugikan Negara serta masyarakat kecil yang masih mengkonsumsi minyak goreng.

Berikut adalah rincian pihak-pihak yang dirugikan serta analisis tindakan Aparat Penegak Hukum (APH):

Siapa Saja yang Dirugikan?

1. Masyarakat Luas (Khususnya Rakyat Kecil)
    • Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng: Ketika mafia menyelundupkan atau memanipulasi izin ekspor CPO demi meraup keuntungan di luar negeri, pasokan domestik berkurang drastis. Akibatnya, minyak goreng di pasar domestik menjadi langka dan harganya melonjak.
    • Beban Hidup Meningkat: Konsumen rumah tangga dan pelaku UMKM sektor kuliner terpaksa mengantre berjam-jam atau membeli dengan harga tinggi demi minyak goreng.

2. Negara (Keuangan dan Perekonomian Negara)
    • Hilangnya Pendapatan Pajak dan Bea Keluar: Modus under invoicing (membuat harga ekspor di dokumen lebih murah dari aslinya) dan memanipulasi kode kepabeanan (mengaku CPO sebagai limbah) bertujuan menghindari Bea Keluar dan Pungutan Sawit. Kejaksaan Agung mencatat kerugian negara akibat manipulasi ini mencapai belasan triliun rupiah.
    • Beban Anggaran Subsidi (BLT): Negara terpaksa menggelontorkan dana triliunan rupiah dari APBN untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng guna meredam dampak kelangkaan yang disebabkan oleh ulah para mafia ini.

3. Petani Sawit Mandiri
    • Manipulasi tata kelola hilir oleh korporasi besar sering kali menekan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani sawit swadaya, membuat mereka tidak menikmati keuntungan dari tingginya harga pasar global.

Bisakah Ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH)?

Jawabannya : Sangat bisa, dan saat ini penindakan tegas sedang gencar dilakukan. Kasus mafia CPO tidak hanya diproses sebagai pelanggaran administrasi biasa, melainkan diseret ke ranah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Langkah konkret penegakan hukum yang telah dan sedang berjalan meliputi :
• Penjeratan Hukum terhadap Korporasi Besar: Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menjerat grup-grup korporasi kelapa sawit raksasa (seperti Wilmar Group, Musim Mas, dan Permata Hijau). Mahkamah Agung dalam putusan kasasi menjatuhkan hukuman uang pengganti hingga belasan triliun rupiah kepada korporasi yang terbukti merugikan perekonomian negara.
• Penindakan Pejabat Negara yang Korup: APH bertindak tegas terhadap oknum birokrat (Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Ditjen Bea Cukai) yang menerima suap atau menyalahgunakan wewenang untuk menerbitkan izin ekspor ilegal.
• Pembersihan Mafia Peradilan (Obstruction of Justice): Ketika para pengusaha sawit mencoba menyuap penegak hukum untuk mendapatkan vonis bebas (onslag), Kejagung menangkap pengacara, mantan pejabat Ombudsman, hingga hakim-hakim yang menerima suap dalam pengurusan perkara CPO tersebut. Para hakim tersebut telah divonis penjara belasan tahun.
• Pengembangan Kasus Baru: Penyelidikan terbaru di bawah pemerintahan saat ini membidik aspek transfer pricing dan manipulasi nilai ekspor dari 10 perusahaan sawit nakal guna memastikan keadilan ekonomi dan pengembalian aset negara secara maksimal.
Secara hukum,

APH sebenarnya memiliki instrumen kuat seperti UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 untuk menyita aset korporasi maupun kekayaan pribadi para pengendalinya apabila terbukti merugikan negara, salah satu nya menjadi penampungan CPO atau juga yang lebih dikenal dengan sebutan 'Mafia CPO' .***